• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Timur

Upah Minimum Kota Makassar Lebih Tinggi dari UMP

Kamis, 10 November 2011 19:30 WITA
Upah Minimum Kota Makassar Lebih Tinggi dari UMP
Tribun Timur/Mansur
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota  Makassar, Ilham Arief Sirajuddin memastikan  Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2012 nilainya di atas dari angka upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemprov Sulsel sebesar Rp 1,2 juta.

Hanya saja terkait kenaikan, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini menyebut angka 2-5 persen.
"Upah minimum kota (UMK) pasti di atas UMP. Tapi nilainya tidak terlalu besar," kata Ilham di balai kota, Kamis (10/11/2011).

Di ruang kerjanya, Ilham menerima  perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Sulsel  yang meminta kejelasan soal penetapan UMK.

Dalam pertemuan ini, Ilham menjanjikan  bahwa Dewan Pengupahan Kota Makassar akan membahas upah minimum  kota (UMK) pada Senin (14/11/2011) pekan depan.

Menurut Ilham, kendati belum menerima surat resmi dari pemerintah provinsi tentang UMP, namun pihaknya segera meminta instansi terkait membahasnya pekan depan.

Menurutnya, penetapan UMK akan ditentukan bersama Dewan Pengupahan Kota Makassar setelah terbit surat keputusan (SK) mengenai upah minimum provinsi (UMP). Pasalnya, nilai UMK harus mengacu pada UMP.

Dalam dialog tersebut, Safaruddin Boy dari perwakilan buruh pelabuhan Makassar mengharapkan Wali Kota Makassar menerbitkan UMK, karena sejak dulu tidak pernah ada kenaikan upah lantaran terpusat pada keputusan menteri.

Mendengar itu, Ilham senantiasa membuka ruang dialog bersama buruh sembari menunggu keputusan nilai UMP dari provinsi, sebab UMK mengacu pada UMP.

Adapun nilai besarannya, kata Ilham, tidak bisa disamakan dengan kondisi di Jawa karena harga patokan dasar mengacu pada industri, sementara Makassar tidak memiliki industri tertinggi.

Yang jelas, peembahasannya akan segera dilakukan. "Begitu ada surat resmi propinsi terkait nilai UMP,  akan segera ditindak lanjuti. Senin depan tim pengupahan akan rapat meskipun hanya berdasarkan informasi koran," kata Wali Kota Makassar dua periode ini.

Pembahasan nanti hanya berdasar dari informasi media, bukan keputusan pemerintah provinsi. Yang jelasnya, hak buruh ada, hak pengusaha ada, sehingga pemerintah menjadi fasilitator yang akan melahirkan keputusan bersama.(*/tribun-timur.com)
Penulis: Mansur AM
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
72002 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas