Golkar Sulsel Tunggu Mekanisme Pemilihan Gubernur

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandi Idris di Makassar, Selasa, mengatakan, konstalasi terkini masih diisi dengan dukungan sejumlah pihak yang sifatnya individual.
    
"Masih didominasi dukungan individual. Secara organisasi belum ada yang resmi, termasuk komitmen dari partai koalisi pada pemilihan gubernur 2008 lalu," katanya.
    
Dia menjelaskan, belum adanya sikap partai lain kemungkinan disebabkan sampai saat ini regulasi pemilihan gubernur mendatang belum ditetapkan DPR.
     
Ketidakjelasan itu pada opsi apakah pemilihan hanya untuk posisi gubernur saja atau paket gubernur dan wakilnya. Serta, apakah pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat atau DPRD setempat.
   
Karena alasan itu pula, Golkar Sulsel juga belum efektif melakukan komunikasi politik. Menurut Arfandi, Golkar kini hanya menunggu formalnya regulasi tersebut sambil tetap menjalankan program partai yang berbasis asumsi pemilihan langsung oleh rakyat.
    
"Semuanya belum jelas. Tapi saya yakin, jika regulasi sudah terbit dan ternyata yang berlaku itu pemilihan langsung paket gubernur dan wakil gubernur oleh rakyat, saya prediksikan koalisi Golkar mengusung Syahrul akan semakin gemuk dibanding pemilihan lalu," ujarnya.
     
Sebelumnya, pengurus Partai Golkar Sulsel telah mendesak DPR dan pemerintah segera merampungkan rencana pembahasan sistem pemilihan gubernur, agar bisa segera menetapkan strategi pemenangan jelang Pemilihan Kepala Daerah Sulsel 2013.
    
"Kami di daerah butuh kepastian, apakah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel nanti menggunakan pola pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD, " ujar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ajiep Padindang.
     
Menurutnya, berlarut- larutnya pembahasan rencana sistem pemilihan gubernur yang diwacanakan Mendagri Gamawan Fauzi itu, berdampak pada kinerja partai di Sulsel. Para kader akan bekerja parsial, sebab berada dalam ketidakpastian hukum.
    
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel tersebut menjelaskan, selain berpengaruh pada kepentingan partai, keterlambatan itu juga berdampak pada pembahasan dan penetapan anggaran pilkada dalam APBD Sulsel.(*/tribun-timur.com)