Minggu, 21 Desember 2014
Tribun Timur

Otonomi Daerah Perkeruh Politik Anggaran di DPRD

Sabtu, 14 Mei 2011 12:10 WITA

MAKASSAR,TRIBUN- Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengatakan politik alokasi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD di provinis dan kabupaten./kota masih keliru.
Dia mengemukakan otonomi daerah justru kian memerkeruh politik anggaran yang dilekukan politisi di semua jenjang dewan perwakilan rakyat. "Politik alokasi anggaran karena selalu berdasarkan kepentingan mereka bukan untuk kesejahteraan rakyat padahal itu kan uang rakyat dan mestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Armin.
Dosen Jurusan Ilmu Politik Unhas ini mangatakan hal tersebut saat membawakan materi dalam dialog publik  DPD KNPI Propinsi Sulsel bertema "15 Tahun Otonomi Daerah, Antara Harapan dan Kenyataan"
Acara Diselenggarakan Komisi Otoda DPD KNPI Provinsi Sulsel di Samalona Meeting Room, Hotel Cokelat, Makassar, Sabtu (14/5).
Hadir sebagai moderator, Salah seorang Redaktur Tribun Timur, Jumadi Mappanganro. Hadir pula puluhan peserta dari anggota KNPI Sulsel dan mahasiswa serta sejumlah anggota organisasi dari berbagai kampus di Makassar.
Penulis: Ilham
Editor: Thamzil Thahir

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas